emasukan negara menjadi faktor penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mekanisme arus dana harus diatur secara tegas dan jelas. Oleh karena itu diperlukan undang-undang. peraturan pemerintahan dan perangkat hukum lainnya. hadirnya payung hukum pajak penghasilan memiliki makna ganda.

Di satu sisi. mereka berperan sebagai perangkat legal-yuridis negara dalam menghimpun dana pembangunan dari masyarakat untuk membiayai operasi administrasi negara seperti pengeluaran rutin atau dana-dana pembangunan supra/infrastruktur.

Di sisi lain. undang-undang atau peraturan pemerintah pajak penghasilan menjadi panduan pengurusan pajak penghasilan secara mandiri atau institusional. Penyelewengan atau permainan di bawah/belakang meja bisa dihindari untuk menjaga citra pejabat negara dan kemungkinan jeratan hukum.